RUMUSAN HASIL DISKUSI

Dan Laporan Hasil Pelatihan di Semarang (Faizin & Soemantri)

HAKIM PA. BANJARNEGARA

Banjarnegara | www.pa-banjarnegara.go.id (25/10/2011)

Selasa, 25 Oktober 2011 pukul 08:00 di ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara diadakan diskusi. Diskusi dipimpin oleh Wakil Ketua PA Banjarnegara Drs. H. Ahmad Munthohar,SH. MH. dan diikuti oleh Hakim PA Banjarnegara. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari Workshop Teknis Yustisial dan Mediasi Bagi Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diikuti oleh Drs. H. Moh. Faizin, SH, MH dan Drs. Moch Somantri, SH.

Berikut ini  rumusan hasil diskusi tersebut :

1. Redaksi Wakalah Ikrar yang memenuhi UU. + Hk. Islam

Pasal 70 ayat (4) UU. No. 7/1989 tentang PA. “...  atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak,...”

              - Wakalah Ikrar talak tetap menggunakan Surat Kuasa otentik yang dibuat oleh Notaris atau Panitera Pengadilan agama

2. Panggilan Ikrar talak untuk Pemohon yang tidak datang

Pemohon yang dipanggil untuk Ikrar talak tidak datang, kemudian pada hari lain ia datang.

Pasal 70 ayat (5) UU. No. 7/1989 tentang PA. “Jika isteri telah mendapatkan panggilan sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

 Ada 2 pendapat, yaitu :

1. Kedatangannya tidak serta merta bisa mengucapkan Ikrar, tetapi dianggap sebagai melapor untuk kesiapannya mengucapkan Ikrar Talak dan membayar biaya panggilan dan dibuatkan PHS. Sedangkan sidang Ikrar talaknya harus didahului dengan pemanggilan lagi kepada kedua pihak (Suami-Isteri / Pemohon-Termohon).
2. Kedatangannya bisa langsung mengucapkan Ikrar dalam sidang Majelis (catatan : sesuai jadwal sidang). Karena Termohon telah dipanggil dengtan patut dan kehadiran isteri/ Termohon tidak merupakan syarat mutlak untuk ikrar talak dan tidak ada panggilan untuk kedua kali untuk Ikrar (Hensyah). Pengecualian hal ini bila pemohon dihukum dengan pembayaran berupa uang/ barang kepada termohon, maka kehadiran Termohon diperlukan (agar diajak oleh Pemohon atau dipanggil oleh PA) untuk menerima uang/ barang tersebut, kecuali Pemohon telah siap dengan beban tersebut dan bersedia menitipkan ke PA (konsinyasi)

RAPAT KOORDINATOR PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH BANYUMAS DAN KEDU

Banyumas | pa-banyumas.go.id (11/11)

Untuk upaya peningkatan kemampuan Hakim, Panitera terhadap penguasaan hukum formil dan hukum materiil serta meningkatkan professionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, telah diselenggarakan Rapat Koodinasi dan Bedah Berkas Perkara yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera   sewilayah Kodinator Banyumas dan Kedu, yang bertempat di ruang pertenuan Pengadilan Agama Banyumas

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH, menyampaikan pembinaan dan pengarahan  dalam acara Bedah Berkas Perkara

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Banyumas Drs. Waluyo, SH, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan seluruh peserta, dengan diselanggarakannya kegiatan ini semoga menjadi pemacu semangat kerja dan merefrees  pengetahuan  Hakim dan Panitera dalam melaksankan tugas sehari-hari;

Adapun 8 (delapan) program prioritas tersebut adalah:

1. Pertama, penyelesaian perkara yang tepat waktu;
2. Kedua, manajemen sdm yang terencana dan terlaksana dengan baik;
3. Ketiga, pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik;
4. Keempat, meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
5. Kelima, pelayanan publik yang prima;
6. Keenam, implementasi siadpa plus sebagai automasi bindalmin;
7. Ketujuh, “justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum (posbakum);
8. Pengawasan.

Dan didalam hasil rakernas tersebut dipaparkan juga hambatan implementasi program prioritas reformasi birokrasi, secara umum dapat digambarkan persoalan-persoalan klasik yang sering menjadi kendala ataupun hambatan pada tataran pelaksanaan operasional antara lain:

1. Beberapa satker mari yang mengandalkan jasa pihak ketiga (web developer) dalam pengelolaan website padahal dirjen badilag setiap tahun memberikan pembinaan administrator it yang cukup terdididik di ms/pta seluruh indonesia;
2. Khusus mengenai siadpa plus ada 2 (dua) hambatan, pertama, siadpa plus baru terpasang 60% satker dan hambatan kedua masalah sdm;
3. Hambatan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan agama antara lain adalah masih kurangnya jumlah tenaga hakim, sebaran tenaga hakim yang belum proporsional, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal;
4. Secara umum hambatan dana, sarana, prasarana serta infrasturktur lainnya merupakan suatu hambatan yang biasa  dalam kehidupan organisasi. Hambatan ini dapat diatasi dengan integritas dan konsisten yang tinggi serta membuat terobosan atau kreativitas baru sebagai langkah antisipatif.