Presiden wajib ikut campur dalam penegakan hukum"

 


?Karena penegak hukum di eksekutif itu Presiden, baru dibantu Jaksa Agung. Presiden baru tidak boleh ikut campur setelah (kasus hukum) diproses di pengadilan. Kalau sudah di MA atau di MK presiden tak boleh ikut campur,? jelasnya.

Menyangkut keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mahfud juga meminta agar rekomendasi yang disampaikan Satgas kepada Presiden harus bersifat teknis agar Presiden ikut campur dalam penegakan hukum.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengusulkan agar laporan yang masuk ke Satgas, dibuka secara transapan dan dijelaskan semua kasus-kasus mana saja yang sudah ditindaklanjuti, maupun kasus yang tidak ditemukan bukti.

?Saya juga sudah sering melapor ke KPK dan tidak ada apa-apanya. Lalu untuk apa masyarkat melapor. Memang ada rasa praduga tak bersalah tapi itu bisa kita ukur,? katanya.
(ded)

 

 

news.okezone.com