Hasil bedah EMC Badilag terhadap buku Courting Refom

Pertanyaan diatas juga bukan sebagai bentuk ketidak percayaan peserta diskusi, karena memang sejatinya isi buku itu tidak saja merupakan hasil penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah tetapi juga telah melalui kajian akademis mendalam dari guru besar Asian Law Universitas Melbourne, Tim Lindsey, dan aktivis peradilan, Cate Sumner.Peserta mempertanyakan hal tersebut sebagai bentuk peng-kritisan atas hasil temuan karena seyogyanya apapun yang tersaji di hadapan public tidak boleh dilahap sebagai sesuatu yang ?taken for granted? karena bisa jadi hal semacam itu akan menjadi boomerang.


Temuan Courting Reform yang ?Mengejutkan?.

Seperti bisa dicerna dari executive summary buku tersebut, Pengadilan Agama dinyatakan telah melakukan reformasi di dalam system peradilan yang dikenal luas dengan korupsi dan ketidak mampuan, dengan mengambil peran utama (memimpin) dalam usaha memberikan putusan yang lebih mudah diakses, lebih transparan dan adil bagi kaum perempuan dan masyarakat miskin.

Meski Pengadilan Agama, menurut buku ini, mungkin belum mencapai standar pelayanan peradilan seperti yang telah dicapai negara-negara maju, akan tetapi Pengadilan Agama dapat menjadi contoh bagaimana lembaga keislaman dapat memberikan kontribusi terhadap agenda reformasi Indonesia yang lebih luas dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Lebih lanjut buku ini menyebut sistem Peradilan Agama yang dianggap oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai salah satu dari sedikit pengecualian atas tidak berfungsinya system peradilan lainnya. Dalam banyak hal, Peradilan Agama adalah contoh dari reformasi peradilan yang berorientasi sosial, tidak hanya untuk lingkungan peradilan lainnya di Indonesia tetapi juga untuk peradilan Islam lainnya di Asia Tenggara.

Adalah mengejutkan ?karena berdasarkan asumsi umum bahwa peradilan di Indonesia penuh dengan mafia dan sejenisnya?bahwa Peradilan Agama secara umum dipandang bebas dari korupsi dan menyajikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan. Persepsi masyarakat ini masih tetap bertahan selama 10 tahun terakhir ini.

Dari persfektif ini, PA bisa dilihat sebagai salah satu lembaga peradilan yang paling sukses di Indonesia. Dalam beberapa hal, hal ini ironis sekali karena PA selalu diabaikan oleh Negara dan dianggap sebagai lembaga yang tidak lebih penting dibanding peradilanlainnya.

Diperkenalkannya system satu atap telah merubah PA dalam banyak hal, terutama dalam usaha mereposisi lembaga dalam kancah dunia peradilan.


Fakta yang Tidak Banyak Orang Ketahui

Ada satu fakta yang mungkin juga tidak diketahui warga Peradilan Agama. Dengan merujuk pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2009, buku ini menyebut bahwa Pengadilan Agama memiliki jumlah perkara terbesar dibanding pengadilan lainnya di Indonesia.

Berdasarkan besarnya jumlah perkara tersebut, reformasi yang sedang dijalankan Peradilan Agama akan memberikan pengaruh luar biasa kepada sebagian besar pengguna pengadilan di Indonesia. Lebih khusus lagi, Peradilan Agama memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan dan usaha penghapusan kemiskinan.

Jumlah masyarakat miskin yang mengakses Peradilan Agama meningkat sepuluh kali lipat selama dua tahun ini melalui pelayanan prodeo di Peradilan Agama. Sebagian besar dari perkara prodeo melibatkan perempuan sebagai penggugat. Peningkatan akses kepada Pengadilan Agama membantu memecahkan lingkaran kemiskinan yang telah berakar lama pada perempuan kepala keluarga.

Di bagian akhir executive summary. Buku ini kembali menegaskan bahwa pada lima tahun yang akan datang, kita akan melihat perubahan penting dalam akses kepada keadilan terhadap peradilan Indonesia. Dan jika itu terjadi, pastilah dipimpin oleh Peradilan Agama dengan dukungan Family Court of Australia, yang sudah selama hamper lima tahun ini menjadi ?pendukung? Peradilan Agama di Indonesia.


Motor Penggerak (driver) Reformasi Peradilan Agama.

Orang yang pesimis mungkin akan mengatakan bahwa di sebuah Negara berkembang dengan seluas Indonesia, inisiatif reformasi (apapun) akan menemui kegagalan. Alasan atasan rendahnya ekspektasi itu mudah dipahami, meskipun dalam kasus pengadilan agama.

Termasuk juga adanya fakta bahwa peradilan agama terdiri dari 10.000 hakim dan staff serta 372 kantor yang tersebar di Negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau ini. Tantangannya akan semakin rumit karena lemahnya skill komunikasi antara kepala badan pemerintah pusat, sedikitnya insentif untuk memperkenalkan reformasi serta resiko rendah karena tertangkap ketika melakukan praktek korupsi, dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah: Mengapa, dengan segala keanehan/ketimpangan tersebut, peradilan agama mampu dan sukses secara sistematis melakukan reformasi terhadap hamper 400 pengadilan dalam waktu yang cukup singkat?

Buku ini mengungkap dua alas an utama kesuksesan tersebut. Pertama, Kepemimpinan yang kuat di Badilag, dan kedua, Dorongan tiada henti untuk mengkomunikasikan pesan-pesan (melalui internet) kepada para hakim, staff dan masyarakat yang berkaitan dengan agenda reformasi.

Alasan yang sama pentingnya adalah komitmen institusional peradilan agama terhadap konsep kesejahteraan social. Memberikan kesejahteraan social benar-benar dipandang murni sebagai kewajiban agama oleh banyak pimpinan peradilan agama, khususnya, Ditjen Badilag.

Motor Penggerak penting lainnya adalah sarana resmi (official means) komunikasi bagi peradilan agama sekarang adalah elektronik; email dan internet. Media ini mengkomunikasikan kesuksesan masing-masing PA melalui internet. Badilag.net yang diluncurkan pada 2006 telah merevolusikan akses cepat akan informasi terhadap peradilan agama di seluruh Indonesia. Lagi, Dirjen secara pribadi memimpin dorongan untuk mengkomunikasikan event-event baru, kebijakan, informasi, dan paket pelatihan kepada semua pengadilan melalui website.

Hal ini menyebabkan puluhan informasi muncul setiap minggu, bersama dengan ratusan komen dari hakim, staff dan anggota masyarakat.

Perubahan fundamental dalam budaya informasi ini telah terjadi selama 4 tahun sejak website badilag diluncurkan, dan ini merupakan hal penting terhadap cepatnya reformasi yang berjalan di peradilan agama.


Peradilan Agama Diuntungkan oleh Dirjen

Peradilan Agama juga, menurut buku ini, diuntungkan karena memilik satu Dirjen selama 10 tahun. Seorang Dirjen yang terlatih di manajemen pada level paska sarjana, dan bukan seorang hakim. Sebaliknya, peradilan umum sudah ganti pimpinan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 10 tahun. Semuanya adalah para hakim yang memandang posisi Dirjen sebagai kedudukan sementara untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi.

Penunjukkan posisi dirjen memang problematic karena ini merupakan posisi yang sering melibatkan keputusan yang tidak popular dan menuntut pejabat tersebut (dirjen) untuk mengambil resiko yang berpotensi menjatuhkan karirnya jika reformasi harus dijalankan dalam lembaga yang besar tersebut.

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan Indonesia yang pertama yang meminta masukan dari masyarakat melalui survey skala besar pada tahun 2007-2009. Ini merupakan pengalaman positif/bagus bagi peradilan agama dengan diketahuinya tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Tetapi ini juga proyek yang beresiko tinggi bagi Dirjen Badilag, Wahyu Widiana.

Ketika ditanya oleh penulis mengapa dia begitu siap mengambil resiko semacam itu, jawabannya lebih kepada respon teks book sekolah manajemen. ?Lembaga yang mau bereformasi mendengarkan apa yang tidak disukai masyarakat dan saran-saran mereka mengenai apa yang seharusnya dirubah,? kata Wahyu Widiana kala itu.

Keterbukaan atas kritik semacam inilah yang membantu menjelaskan mengapa reformasi peradilan agama berjalan begitu cepat beberapa tahun ini.


Himbauan Dirjen Badilag

Menutup acara bedah buku Selasa (21/12) kemarin, Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, menghimbau kepada seluruh peserta yang terdiri dari para ketua, wakil ketua dan hakim serta cakim peradilan agama agar mengkaji isi buku courting reform tersebut secara serius.

?Sampaikan kepada atasan dan rekan-rekan kerja saudara di kantor masing-masing untuk benar-benar mengkaji isi buku ini. Coba cermati, apakah isi buku ini sesuai dengan yang terjadi di kantor saudara?? kata Dirjen.

?Tingkatkan terus pelayanan kepada publik. Pelihara terus hal-hal yang sudah baik selama ini. Jangan berhenti berinovasi untuk kebaikan kita dan masyarakat luas. Insya Allah semuanya akan dicatat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah,? imbuh Dirjen.

?Saya juga mengingatkan kepada kawan-kawan semua di Peradilan Agama agar jangan sombong. Jangan terlena dengan pujian. Jadikan semuanya sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi kedepan,? pungkas Dirjen sambil mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta diskusi EMC yang dating dari berbagai daerah. (c)