KOMISI YUDISIAL BUKAN PERADILAN TINGKAT KEEMPAT


Assalamu?alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillaah wa syukurillah washsholatu wassalamu ala Rosulillah wa ala alihi wa ashhabihi wa mawwalaah. Asyhaduanla illa ha illalloohu wahdahu lasyarikalaah, wa asyhaduanna Muhammadan abduhu wa rosuluhu la nabiya ba?dah.

Bapak ibu para hadirin yang saya hormati, Pak Rektor Unnes, Bapak-bapak Pimpinan, Bp. Dekan, dan seluruh undangan yang saya hormati.

Bp. Dr. Busyro Muqoddas yang saya hormati.

Bersyukur saya kehadirat Allah SWT yang mempertemukan saya dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahcurahkan oleh Allah SWT kepada khotamannabiyyin Rosul yang mulia, manusia yang agung Muhammad SAW., kepada keluarga dan sahabatnya, semoga kepada kita sekalian yang masih taat pada ajaran Rosulullooh.

Kepada saya hanya diberi waktu 10 menit, untuk pembukaan saja sudah 2 menit, 8 menit lagi...

Ibu Bapak .., saya meneruskan tugas yang dulu diemban oleh Pak Dr. Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Yudisial RI. Lembaga ini hadir berdasarkan pasal 24 b ayat (1) UUD 1945. Tugas utamanya adalah menyeleksi calon Hakim Agung, yang kemudian diajukan ke DPR untuk dipilih oleh DPR dan disetujui, disumpah oleh Kepala Negara.

Itu Tugas utama. Dan Tugas lainnya adalah menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan hakim. Tugas ketiga adalah memberi penghargaan kepada Hakim yang berprestasi.

Bagian pertama tugas Komisi Yudisial ini hanya 3 macam menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada tahun 2006 ketika Bp. Dr. Busyro Muqoddas memimpin Komisi Yudisial, 31 orang Hakim Agung mengajukan uji materiil atas sejumlah pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusinya Prof. Jimli Ashidiqi dan diamputasilah kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat dalam pasal-pasal 20 sampai dengan 23 atau 22 begitu, ada di slide saya, slide 10 kalau tidak salah itu. Kemudian yang lebih celaka lagi Jimli Ashidiqi sebagai ahli Hukum Tata Negara tidak tahu posisi dia pada waktu itu. Disitu terjadi ultra petita karena Mahkamah Konstitusi ikut menjadi pihak didalam uji materiil itu. Celakanya adalah itu kesalahan sejarah Hukum Tata Negara RI sehingga Mahkamah Konstitusi ikut ?ndompleng? bahwa dirinyapun sebagai hakim tidak mau diawasi Komisi Yudisial.

Dibatalkanlah sejumlah pasal, tetapi pasal-pasal itu kemudian muncul kembali, setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung diundangkan, kemudian muncul lagi sejumlah pasal pengawasan di dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-undang Peradilan Umum, Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Walhasil tahun 2009, utuhlah kembali kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Karena penyelenggara kekuasaan kehakiman di republik ini adalah Mahkamah Agung dan seluruh peradilan dibawahnya plus Mahkamah Konstitusi, satu saja yang tidak berada dalam pengawasan Komisi Yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ditambah tiga lagi hakim yang tidak berada dalam pengawasan Komisi Yudisial, yaitu hakim MTQ, hakim garis dalam pertandingan sepak bola dan Christine Hakim. Itu diluar pengawasan Komisi Yudisial. Tidak ada alasan lain, seluruh hakim berada dalam pengawasan kami.

Dalam slide 23, pedoman pengawasan kami adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang waktu itu pak Dr. Busyro Muqoddas tandatangani bersama, bersama pak Dr. Harifin Tumpa dari Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. Surat Keputusan Bersama itu adalah asalnya dari ?Code of Conduct?nya hakim. Komisi Yudisial sama sekali tidak menambahi pasal itu. Komisi Yudisial hanya menyetujui saja dan menandatangani kesepakatan bersama ?Code of Conduct? menjadi Etik Hakim.

Itu artinya Mahkamah Agung tidak ada alasan untuk menolak ketika Komisi Yudisial mengadakan pengawasan terhadap hakim dari sisi perilaku. Komisi Yudisial sama sekali tidak menilai benar salahnya putusan. Tetapi persoalannya ketika masyarakat melaporkan kepada kami dan ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi terhadap Komisial Yudisial untuk mencegah terjadinya ?judicial coruption?. Sehari, saya ditinggali tunggakan laporan masyarakat oleh Pak Dr. Busyro Muqoddas, yang tersisa sampai Desember 2010, kira-kira 370-an perkara laporan masyarakat.

Semenjak saya menjadi Ketua, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2010, karena saya diambil sumpah oleh Presiden tanggal 20 Desember 2010, sampai hari ini laporan masyarakat mengalir kira-kira 5 sampai 7 laporan per hari. Sebulan, kurang lebih (dikurangi hari Sabtu dan Minggu) 150 laporan masyarakat.

Apa yang dilaporkan? Ternyata yang dilaporkan masyarakat ini tidak hanya semata-mata perilaku hakim. Ketika masyarakat memperoleh putusan dan putusan itu diragukan oleh para pihak, tidak adil. Orang yang merasa putusan hakim tidak adil juga melaporkan kepada kami. Padahal masyarakat harus tahu sesungguhnya bahwa hukum menghendaki persamaan sedangkan keadilan menghendaki perbedaan. Keadilan itu menghendaki perbedaan. Betapapun kita ingat bahwa Allah SWT itu Maha Adil tapi ketika memberi bagian warisan wanita itu hanya satu bagian, laki-laki bagiannya dua. Apakah dengan perbedaan itu kita akan menyatakan Allah itu tidak adil? Sama sekali tidak, Allah itu tetap Maha Adil.

Oleh karena itu konsep keadilan adalah perbedaan, hukum konkritnya adalah persamaan. Jadi hukum dan keadilan tentunya berbeda, walaupun tujuan hukum itu ada tiga, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Hakim yang dilaporkan oleh masyarakat yang memutus tidak adil tentu melaporkannya dengan melampirkan putusan. Oleh karena itu Komisi Yuudisial tidak bisa menghindarkan diri, harus memeriksa laporan masyarakat dan membaca putusan. Itu yang seringkali disalahartikan oleh Mahkamah Agung dan para hakim. Termasuk ketika kami harus memeriksa laporan kuasa hukum ?AA? yang melaporkan bahwa telah terjadi pengabaian alat-alat bukti dan keterangan ahli ketika memutus pidana ?AA?, baik di tingkat PN, PT maupun MA, karena putusan itu sudah in kracht. Kami harus membaca putusan itu, kami harus melengkapi data, mengapa hakim-hakim tadi mengabaikan itu, tidak memasukkan di dalam pertimbangan hukumnya.

Bagi kami putusan hakim bukan dinilai benar salahnya, tapi bagi kami putusan hakim dilihat sebagai ?entry point? untuk mencari tahu adakah perilaku menyimpang hakim disitu. Karena hakim yang tidak memperhatikan hukum acara termasuk ?unprofesional conduct?, hakim itu tidak profesional. Hakim tidak profesional, melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kami sama sekali tidak memeriksa putusan. Benar salahnya putusan itu diperiksa oleh upaya hukum, putusan PN upaya hukumnya Banding, putusan banding upaya hukumnya kasasi dan seterusnya peninjauan kembali.

Tetapi Mahkamah Agung dan koran-koran memberitakan Komisi Yudisial ?kebablasan?, kebablasan apanya? Tolong pahami dulu. Komisi Yudisial membaca putusan hanya untuk mencari tahu, apakah hakim ketika memutus ini diintimidasi? Intimidasi bentuknya banyak, bisa diintimidasi oleh gadis-gadis cantik, bisa diintimidasi oleh uang, bisa diintimidasi oleh kekuasaan, bisa diintimidasi oleh kehendak, bisa diintimidasi juga oleh demo masyarakat, contoh Temanggung, contoh kasus Ariel di Bandung, itu intimidasi oleh masyarakat. ?Pokok-e Ariel harus dipidana? pasal mana? Terserah. Itu masyarakat itu yang mengintimidasi.

Banyak intimidasi yang bisa dilakukan. Hakim tidak boleh mau diintimidasi, independensi hakim tidak boleh dicampurtangani ?even? oleh Mahkamah Agung, apalagi Komisi Yudisial. Saya tahu betul posisi Komisi Yudisial tidak boleh mencampuri independensi hakim. ?Straatmat? adalah tanggungjawab hakim. Ketika Albert Sinaho di Jakarta Selatan menjatuhi pidana 7 tahun terhadap Gayus, saya ditelepon berbagai pihak. Pak Ketua Komisi Yudisial apa mau memeriksa hakim Albert Sinaho? Tidak! Saya katakan. Mngapa? Karena saya tahu ?straatmat? adalah urusan hakim. Independensi dalam menjatuhkan pidana atau menghukum dalam perkara perdata itu urusan hakim.

Tetapi kalau dilaporkan oleh masyarakat, putusannya agak ?bau-bau busuk?, sebelum menjatuhkan putusan dia dapat duit, dia dapat perempuan, dia karena takut kekuasaan, dia karena diancam senjata, itu yang akan kami cari tahu. Mengapa demikian? Oleh karena itu ketika pertimbangan keterangan ahli Mun?im Idris tidak dipertimbangkan, ada apa dengan hakim ini? Itu yang dicari, kalau putusan salah, urusan Mahkamah Agung, bukan urusan Komisi Yudisial, tapi ketika hakim memutus tidak mempertimbangkan sesuatu, cari tahu. Jangan-jangan ketika memutus perkara ini dikasih duit hakimnya. Itu yang kami cari sesungguhnya, tapi masyarakat tidak tahu ternyata. Para pengamat sudah menyatakan Komisi Yudisial ?kebablasan?, dimana kebablasannya?

Kami tetap berpedoman pada Kode Etik dan PPH (Pedoman Perilaku Hakim). Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Pak Dr. Busyro dan Pak Harifin Tumpa. Tidak lebih dari itu. Kewenangan kami hanya tiga macam, tapi dengan kewenangan yang tiga macam itu sungguh luar biasa beratnya. Untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa Komisi Yudisial tidak memasuki ranah teknis yustisial.

Kami bukan peradilan keempat. Tolong Bapak Ibu pahami. Tolong sampaikan kepada para mahasiswa, para dosen, pada masyarakat bahwa Komisi Yudisial bukan Peradilan Tingkat Keempat. Komisi Yudisial tidak pernah memeriksa putusan hakim dari sisi benar salahnya putusan itu tetapi membaca putusan untuk mencari tahu ada apa dibalik putusan itu, sehingga hakim memutus secara serampangan, tidak memakai pakem, kelihatan. Di Komisi Yudisial ada 17 tenaga ahli yang kami rekrut untuk membantu kami untuk mendeteksi itu. Para tenaga ahli itu terdiri atas mantan-mantan Ketua Pengadilan Tinggi dan mantan-mantan pengacara yang sudah ?resign?. Jadi itu, itu tugas kami. Mohon Bapak Ibu pahami.

Komisi Yudisial sedang disibukkan gara-gara kuasa hukum ?AA? melaporkan seperti itu kepada kami. Dan masyarakat menganggap Komisi Yudisial akan membebaskan Antasari Ashar. Sama sekali tidak bisa!. Apakah hasil pemeriksaan Komisi Yudisial bisa menjadi novum? Pak Dr. Busyro sudah menyatakan di media: tidak bisa. Hasil pemeriksaan Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan novum. Walaupun berbeda pendapat dengan pak Prof. Mahud M.D. yang menyatakan bisa saja, silahkan. Itu soal pilihan, toh yang mengajukan Peninjauan Kembali kuasa hukum Antasari Ashar.



Dan berikut Transkrip Pidato Ketua KPK Dr. Busyro Muqoddas
Assalamu?alaikum Wr.Wb.

Salam Kasih Sayang untuk kita semuanya.

Bapak Rektor atau yang mewakili serta civitas akademika kampus Unnes, para hadirin yang berbahagia.

Langsung saja saya memanfaatkan waktu 10 menit ini untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran yang mesti harus saya sampaikan dengan memilih yang penting dalam waktu yang singkat itu.

Ada dua bagian, para hadirin, pertama Pengantar, di halaman pertama itu ada dua poin dengan kisi-kisinya, setelah itu ada data tentang peta korupsi secara umum, agak detil, tidak detil banget. Terakhir, adalah Penutup, yang terkait dengan peran kampus.

Bagian yang kedua itu tidak akan saya jelaskan karena butuh waktu kurang lebih dua jam, gitu, nah kalau dua jam kan waktunya kan tidak memungkinkan. Untuk itu baiklah saya mulai.

Hari ini, kampus berkiprah untuk menyuarakan keprihatinannya dengan seminar yang temanya sudah dirancang penyelenggara dalam rangka dies. Persoalan-persoalan yang terkait dengan keluhuran dan martabat bangsa itu banyak sekali, dan kalau saya singkat, persoalan-persoalan itu adalah bersumber dari krisis identitas. Krisis identitas sebagai bangsa diakibatkan oleh krisis identitas terutama, maaf, pada kalangan mereka yang sedang diberi amanat oleh rakyat.

Oleh karena itulah maka kalau kita bicara tentang krisis identitas mesti harus kita temukan penyebabnya. Banyak penyebab, diantara penyebab adalah korupsi dan perilaku koruptif. Dua hal yang berbeda tetapi sekaligus ada sisi persamaannya. Korupsi merupakan tindakan pencurian asset negara, yang sesungguhnya juga asset rakyat, yang mengakibatkan pemiskinan terhadap rakyat, tidak hanya pemiskinan ekonomi tetapi juga pemiskinan moralitas dan budaya bangsa. Tidak ada koruptor yang berbudaya, tidak ada koruptor yang bermoral, sama sekali. Karena perbuatan korupsi itu sendiri adalah amoral dan tidak berbudaya.

Tujuan korupsi ialah pemuasan nafsu materialisme, materi, yang bersifat semu dan sesaat. Akibat dari pemberhalaan materi itu sendiri, dan sesungguhnya merupakan pembunuhan terhadap nilai-nilai fitrah. Misalnya saja, nilai-nilai religiusitas, rasa kemanusiaan, keikhlasan atau altoisme, estetika, dan sensibilitas atau kepekaan. Nah pada uraian ini saya ingin mengemukakan bahwa korupsi sesungguhnya merupakan penyebab paling signifikan, paling dominan, mengapa bangsa ini terpuruk, sehingga hasil survey dari TI (Transparancy International) maupun Global Research menempatkan lembaga-lembaga negara di Indonesia, DPR, Peradilan dan negara kita itu sendiri ditempatkan pada posisi-posisi ranking atas.

Nah, jadi ketika kita bicara tentang tema ini tentu kita harus masuk pada persoalan korupsi. Korupsi bisa dianatomikan, termasuk korupsi peradilan atau yang kita kenal dengan mafia peradilan, yang itu porsinya Pak Eman Suparman. Jadi beliau ini kalau nanti tidak ditanya dengan pertanyaan yang banyak, itu ?eman-eman?. Oleh karena itu nanti porsi pertanyaannya lebih banyak ke Pak Eman Suparman karena sesuai dengan namanya.

Nah, sekarang pertanyaannya adalah dimana akar-akar penyebab korupsi itu? Secara garis besar, pertama, krisis identitas, yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kegagalan pendidikan, pendidikan yang mengedepankan nilai kejujuran, transparans, sederhana dalam tatanan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lihat saja di beberapa sekolah, di beberapa kampus, anak-anak pelajar, mahasiswa, kuliah sekarang ini semakin ngetrend, motor sudah banyak, orang tua yang menyekolahkan anaknya yang diberi mobil, ada seorang menteri di Jakarta sana anaknya diantarkan sekolah, mobil yang digunakan untuk mengantar sekolah anak itu mobil Jaguar. Apa ada Rektor Unnes, Undip yang mobilnya Jaguar itu paling banter Innova.

Nah, pendidikan seperti ini mengalami krisis dan juga gaya-gaya sebagian besar pejabat kita, itu kalau dalam bahasa Jawa ada ?Petruk Dadi Ratu?, ketika sebelum menjabat dia memiliki sifat sebagai ?Petruk?, menggambarkan simbol pewayangan sebagai strata yang sederhana tapi begitu menjabat langsung jadi ?Ratu?, merasa sebagai raja. Pakaiannya langsung pakai pakaian safari, sakunya empat, sini ballpen empat, sini empat. Ternyata emang jual beli ballpen. Hp-nya pun juga 12 dst.

Kemudian, lemahnya tradisi kontrol dalam keluarga. Ibu Bapak yang berbahagia. Bisakah kita membangun satu tradisi dalam birokrasi kita untuk menanamkan kesadaran anti korupsi ketika tidak ada tradisi kontrol dalam rumah tangga. Misalnya saja ada seorang pejabat, apalagi seorang pekjabat penegak hukum, ketika belum menjabat, rumahnya satu, mobilnya satu, taruhlah Innova atau Avanza, tetapi setelah satu tahun menjabat, pulang sudah membawa Camry, yang sekarang harganya sekitar lima ratusan, tahun kedua pulang membawa Alphard, tahun ketiga atau akhir periode mungkin, pulang membawa Ferari. Nah ketika pejabat membawa barang-barang mewah seperti itu pertanyaanya: apakah istri dan anak-anak menyikapinya dengan sikap yang menunjukkan kontrol atau tidak? Nah kalau keluarga kita tidak ada tradisi kontrol maka ketika suami pulang membawa barang-barang mewah itu, misalnya mobilnya Alphard dibawa pulang semuanya, istri akan bertanya: Pak, koq cuma empat? Mengapa mertua kita tidak? Mengapa besan kita tidak? Itu anak kita masih ada tiga yang belum. Tapi kalau seorang istri dan anak yang dia memiliki tradisi kontrol dia akan mengajukan pertanyaan yang tegas tapi arif kepada bapaknya itu mengapa bapak membawa barang-barang yang diluar ?take home pay? yang ada. Jadi menanamkan kesadaran kepada keluarga itu menjadi akarmuakar dari upaya melakukan pemberantasan korupsi dari inti masyarakat itu sendiri. Nah ini lemah, terus terang kita lemah.

Yang terhormat, aktualisasi agama terlalu normatif dan tercerabut dari permasalahan kemiskinan ekonomi dan sosial budaya. Agama belum menjadi kekuatan tranformatif dalam sistem sosial hukum dan politik. Kotbah-kotbah di gereja, di masjid, di pura-pura, lebih banyak bicara tekstual, ini belum merupakan kotbah-kotbah yang belum menggerakkan masyarakat untuk mempelajari bagaimana fenomena korupsi. Mafia peradilan telah memiskinkan bangsa ini. Jarang kotbah-kotbah seperti itu.

Dan juga yang terakhir, proses-proses politik yang koruptif, baik pada pilkada, pemilu maupun pilpres. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, ada sementara pengamat atau peneliti mengemukakan bahwa untuk menjadi gubernur itu ada rata-rata 50 sampai 100 milyar. Hitung saja secara mudah, take home pay-nya berapa? Satu bulan kali 12 kali 5 tahun. Tidak mungkin mengembalikan modal, political cost itu. Kalau tidak mungkin, mesti harus ada jalan keluar dari gubernur ini, yang proses pemilihannya lewat proses-proses bisnis, bisnis haram. Ia tentu akan melakukan langkah-langkah yang berpotensi korupsi. Nah, APBD itu sekarang semakin dijadikan sasaran oleh sejumlah bupati dan gubernur. Rekan kami di kejaksaan itu sedang mengajukan kira-kira 150 Kepala Daerah Tingkat II, terus 17 Kepala Daerah Tingkat I, menunggu izin dari Presiden, sebagian sudah diizinkan. Untuk KPK tidak perlu izin, langsung tangkap saja kalau memenuhi syarat. Nah, ini menggambarkan bahwa pergerakan korupsi itu dari APBN ke APBD-APBD.

Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dikerjakan oleh kampus, ormas, dan LSM? Yang bisa dikerjakan ialah bersama-sama unsur-unsur civil society ini melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan RAPBD Tk. I Tk. II, satu. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan pembelanjaannya itu. Nanti peta yang Bapak Ibu lihat sendiri bisa digambarkan bagaimana pos-pos yang dikorup itu, oleh para koruptor itu.

Ketika Pemerintah Daerah dimintai informasi atau data yang sifatnya tidak confidential oleh publik termasuk oleh pers, kemudian dia menolak, kita bisa mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang kebebasan informasi publik. Ini fasilitas yang diberikan oleh negara. Dengan demikian apabila ada pejabat yang tertutup untuk memberikan data dan data itu diluar yang confidential tadi, masyarakat bisa memperoleh data itu. Nah, disitu masyarakat bisa memberikan kontrol apakah APBD itu sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak? Tanpa kontrol dari kampus, maka kampus niscaya akan menjadi menara gading. Nah, oleh karena itulah maka pada lembaran-lembaran berikutnya itu menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi, tentang aktor-aktor dsb nya, disitu ada sebagian penegak hukum, hakim misalnya, ini belum ada penegak hukum yang lain. Dulu ada Komisioner KY juga ditangkap KPK, ada jaksa ada polisi dsb. hampir merata.

Nah, kemudian yang ingin saya kemukakan adalah pada lembar pola korupsi kontemporer. Pola korupsi kontemporer itu dilakukan dalam bentuk konvensional, tetapi sekarang bergerak pada ?State Capture Corruption?. ?State Capture Corruption? ini akan menimbulkan ?political corruption? dan akan menghadirkan philography yang tidak fair, tidak jujur, tidak transparan, atau birokrasi yang kleptografik, misalnya saja: ada BUMD atau BUMN yang sahamnya itu dijual dengan harga yang murah, kemudian dibeli oleh sejumlah pembeli yang mudah diatur, hari ini dibeli satu saham Rp. 1.000,- (seribu rupiah), total sahamnya taruhlah misalnya satu trilyun, nah seribu rupiah ini yang dibeli 80% . Mengapa bisa murah? Karena memang diatur kerjasama dengan managemen BUMN tadi. Hari kedua, saham yang sudah dibeli oleh PT ?X? ini misalnya, bisa segera dijual kepada PT ?Z?, satu saham yang semula dibeli seribu bisa dijual dengan harga dua ribu, tiga ribu atau lima ribu. Nah, keuntungan inilah yang sesungguhnya merupakan hasil dari apa yang disebut korupsi yang bisa dikategorikan sebagai ?State Capture Corruption? tadi. Kebijakan-kebijakan yang memang didesain untuk korupsi agar kebijakan itu seolah-olah legal. Itu ?ngetrend? dimana-mana. Pertanyaannya, setelah melihat ini kampus mau apa? Nah ini PR yang sesungguhnya berat. Tapi yang berat ini tidak ada masalah. Kita bisa kerjasama dengan Polda Jawa Tengah, kita bisa kerjasama dengan Pak Kajati Jawa Tengah, bisa kerjasama dengan unsur-unsur yang lain civil society, untuk membangun satu sinergi baru bagaimana proses penegakan hukum bisa mengarah kepada membingkai kembali martabat dan budaya bangsa.

Ibu Bapak yang berbahagia.

Kemudian saya teruskan saja pada lembar-lembar berikutnya bahwa dalam kurun waktu yang selama ini KPK berkiprah maka ada beberapa data misalnya tentang gratifikasi, pemberian yang diterima oleh pejabat yang dilaporkan ke KPK sampai 31 Maret kemarin itu hanya berjumlah 12,35 milyar, jumlah yang sangat sedikit, tapi kalau jujur lebih dari jumlah itu.

Nah, kemudian penyelamatan kekayaan negara dari pengalihan akibat pengalihan kekayaan Barang-barang Milik Negara yang dapat dibedah oleh KPK itu sejumlah 2,5 trilyun. Seterusnya angka-angka yang bisa dilihat sendiri. Secara total, penyelamatan potensi kerugian negara yang sudah dilakukan oleh KPK jumlahnya sekitar 6 trilyun sekian ratus juta. Mudah-mudahan data ini menggambarkan secara garis besar.

Sebagai penutup, pertama ingin kami kemukakan bahwa penguatan, ini hubungannya dengan kampus, penguatan tradisi solve problem sosial politik ekonomi budaya hukum dan HAM, kampus perlu lebih fokus pada riset di bidang-bidang tersebut. Kemudian, Kuliah Kerja Lapangan dan KKN perlu difokuskan pada upaya untuk mengenali fenomena, modus, aktor dan potensi korupsi di daerah. Kemudian yang ketiga, penguatan-penguatan dalam proses RAPBD, kemudian kajian kritis terhadap hasil pengawasan APBD, kemudian revisi paradigma keilmuan.

Saya sampai sekarang ini berkeyakinan, nanti kalau ada yang berbeda pendapat saya justru mengundang, kita adu pendapat kita, kita adu argumen kita. Di Indonesia ini, di kampus-kampus itu, mending kalau sudah punya konsep filsafat ilmu, epistemologi. Bagi yang sudah memiliki konsep filsafat ilmu yang diajarkan masing-masing program studi, pertanyaannya adalah konsep filsafat ilmu itu wajahnya masih wajah sekuler atau wajah yang religius? Yang disini saya sebutkan wajah yang prophetif. Saya insyaAllah tidak keliru kalau mengatakan, menilai, karena basis saya juga orang kampus, sama dengan Pak Eman, konsep filsafat ilmu yang sudah dikembangkan itu adalah konsep filsafat ilmu yang sekuler. Sehingga wajar kalau produk kampus yang duduk di birokrasi eselon 1, 2 dan 3 itu terbesar yang terjerat kasus korupsi. Eselon 1, 2 dan 3. Itu produk kampus. Hakim, jaksa, polisi yang nakal-nakal: produk kampus. Yang baik-baik tidak produk kampus. Pertanyaanya ialah, sebelum pertanyaan, pengacara: produk kampus. Nah, mengapa kampus memberikan sumbangan walaupun tidak ...., tetapi kontribusi kampus ternyata juga belum bisa menghadirkan putra-putra terbaik ketika dia sedang menjabat pada jabatan-jabatan publik termasuk pada, terutama pada jabatan-jabatan di bidang penegakan hukum. Oleh karena itulah maka perlu ada revisi paradigma filsafat ilmu itu. Dari yang sekuler ke yang prophetif. Kemudian revisi metode kuliah, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Kemudian modifikasi skripsi, thesis dan desertasi dari normatif teoritis ke kajian konteks. Kemudian kritik teori dan mengabaikan sintesa dan yang terakhir, pelatihan kemampuan kepemimpinan yang berbasis pada spiritualisme, intelektualisme, dan keteladanan.

Apa yang disampaikan, para hadirin yang berbahagia, ini sudah habis waktunya, satu menit lagi, adalah sekedar untuk nanti kita kerja bersama bagaimana kampus dimanapun juga bisa mengurai problem bangsa, yang anehnya ketika kasus karupsi pajak dan itu salah satu sumbernya adalah peradilan pajak, peradilan pajak itu adalah peradilan yang bermasalah. Sampai sekarang ini undang-undang tentang peradilan pajak belum dijadikan skala prioritas revisi oleh pemerintah dan DPR. Yang sekarang dipersiapkan DPR dan pemerintah: merevisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan merevisi Undang-undang KPK. Kami mempelajari konsep pemerintah tentang Undang-undang Tipikor itu, itu bukan revisi itu, itu dijebol akar-akarnya. Pertanyaannya: apakah pemerintah serius, DPR serius memberantas korupsi? Ketika sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan penguatan KPK, Komisi Yudisial, justru cenderung diperlemah. Ini pertanyaannya. Assalamu?alaikum Wr.Wb. (f&n).