Sebelum 2012, Seluruh Hakim Peradilan Agama Harus Kuasai Pola Bindalmin



Ahmad Kamil menegaskan, upaya pemercepatan penguasaan Pola Bindalmin itu bukan hanya kewajiban MA. Menurutnya, PTA/Msy juga harus terlibat aktif.

?Kami menaruh harapan agar di setiap wilayah PTA sering dilakukan kajian-kajian keperkaraan masalah perkawinan, terutama perkara cerai. Kajian dilakukan secara akal maupun naql, sehingga bisa menjadi rujukan dan dapat di terima oleh pimpinan MA,? ujarnya.

Ahmad Kamil yakin, dengan kerja keras, terarah dan optimal, hal ini akan bisa tercapai tepat waktu.

Senada dengan Ahmad Kamil, Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa menegaskan bahwa pelaksanaan administrasi di peradilan agama harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

?Aparat peradilan harus terus melakukan perbaikan diri, baik dari sisi administrasi perkantoran maupun dari sisi administrasi keperkaraan, agar kinerja Pengadilan Agama menjadi lebih baik lagi,? ungkap Rum Nessa.

Bimtek kali ini diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari 25 orang Wakil Ketua PTA, 9 orang Hakim Tinggi dan 2 orang dari Ditjen Badilag.

Dalam laporannya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Sayyed Usman menyatakan bahwa para narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Muda Uldilag MA RI Andi Syamsu Alam, Sekretaris MA Rum Nessa, Dirjen Badilag Wahyu Widiana, Wakil Ketua PTA Jakarta Zainuddin Fajari, dan Hakim Tinggi PTA Jakarta Edi Riadi.

Selain itu, Sayed Usman juga menjadi salah satu narasumber dan akan menguraikan sekilas tentang implementasi aplikasi SIADPA Plus.

Sistem kamar dan pembatasan kasasi

Salah satu persoalan penting yang mengemuka di hari pertama Bimtek kali ini ialah sistem kamar dan pembatasan kasasi di MA.

Para Peserta Tampak Serius Mengikuti Bimtek

Ahmad Kamil memaparkan, saat ini MA sedang menerapkan sistem kamar. Dengan diterapkannya sistem ini, peradilan Agama dijatah dua majelis, yang realisasinya akan dimulai pada September 2011.

?Selain itu, akan diberlakukan juga pembatasan perkara kasasi. Untuk PA, pembatasan itu pada masalah hadlonah. Sedangkan untuk PN, masalah perceraian hanya cukup sampai tingkat banding saja,? ujar Ahmad Kamil.

Tuada Uldilag, Andi Syamsu Alam, menepis isu yang mengatakan bahwa pemberlakukan sistem kamar dan pembatasan perkara kasasi di MA akan membatasi kewenangan Peradilan Agama.

?Hal itu tidaklah benar. Buktinya saya masuk dalam majelisnya Pak Ketua MA," ujarnya. Dengan sistem satu atap, tandasnya, peradilan agama dapat mewarnai hampir semua majelis.

Tuada Uldilag menghimbau agar warga peradilan agama tidak menanggapi isu tersebut. ?Justru menjadi tugas kita semua untuk meluruskannya,? tegasnya.

Lebih jauh, Tuada Uldilag mengharapkan agar para pimpinan dan hakim tinggi di PTA/MSy selalu memperhatikan putusan-putusan hakim tingkat pertama yang mempunyai kualitas bagus.

"Promosikanlah hakim berkualitas, agar menjadi motivator bagi hakim-hakim lain untuk mengembangkan diri," ujarnya.

(Rosmadi, Daud, Irwan)