Sosialisasi Hasil Rakernas di PA Banjarnegara

Sosialisasi Hasil Rakernas MA-RI Oleh Ketua Dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I-A Banjarnegara

Banjarnegara | PA Banjarnegara (30/9/2011)
Jum'at (30/9/201) bertempat di ruang ketua diadakan  sosialisasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA-RI di Jakarta  pada tanggal 19 ? 22 September 2011 yang disampaikan oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I-A Banjarnegara.
Adapun hasil rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011 mencakup tentang pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama seluruh indonesia yang memuat 8 (delapan) program prioritas.

Adapun 8 (delapan) program prioritas tersebut adalah:

  1. Pertama, penyelesaian perkara yang tepat waktu;
  2. Kedua, manajemen sdm yang terencana dan terlaksana dengan baik;
  3. Ketiga, pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik;
  4. Keempat, meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
  5. Kelima, pelayanan publik yang prima;
  6. Keenam, implementasi siadpa plus sebagai automasi bindalmin;
  7. Ketujuh, ?justice for all? yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum (posbakum);
  8. Pengawasan.

Dan didalam hasil rakernas tersebut dipaparkan juga hambatan implementasi program prioritas reformasi birokrasi, secara umum dapat digambarkan persoalan-persoalan klasik yang sering menjadi kendala ataupun hambatan pada tataran pelaksanaan operasional antara lain:

  1. Beberapa satker mari yang mengandalkan jasa pihak ketiga (web developer) dalam pengelolaan website padahal dirjen badilag setiap tahun memberikan pembinaan administrator it yang cukup terdididik di ms/pta seluruh indonesia;
  2. Khusus mengenai siadpa plus ada 2 (dua) hambatan, pertama, siadpa plus baru terpasang 60% satker dan hambatan kedua masalah sdm;
  3. Hambatan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan agama antara lain adalah masih kurangnya jumlah tenaga hakim, sebaran tenaga hakim yang belum proporsional, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal;
  4. Secara umum hambatan dana, sarana, prasarana serta infrasturktur lainnya merupakan suatu hambatan yang biasa  dalam kehidupan organisasi. Hambatan ini dapat diatasi dengan integritas dan konsisten yang tinggi serta membuat terobosan atau kreativitas baru sebagai langkah antisipatif.
Dan pada akhir acara, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara meminta kepada pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegaradapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing terhadap hasil rakernas tersebut.