Badilag-Family Court Gelar Lokakarya Meja Informasi

Senin (12/12/2011) pagi, acara ini dibuka oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiana. Atas nama pimpinan MA, Dirjen Badilag mengucapkan terima kasihnya kepada Ausaid, AIPJ dan Family Court.

Lokakarya ini, menurut Dirjen, tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik dengan pihak Australia. Lokakarya ini juga menunjukkan adanya kesinambungan kerjasama, dimulai sejak enam tahun lalu saat Ditjen Badilag mulai belajar mengimplementasikan teknologi informasi untuk memodernisasi peradilan agama.

Dirjen Badilag juga menegaskan kembali pentingnya pelayanan informasi di lembaga peradilan. Menurutnya, pelayanan informasi adalah salah satu yang paling dominan dalam keberhasilan pelayanan public pada umumnya.

?Jadi, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik, yang ujung-ujungnya demi mewujudukan visi-misi MA,? tuturnya.

Perkawilan Family Court, Leisha Lister, memberikan pengantar singkat sebelum lokakarya dibuka. Ia mengatakan, peradilan agama telah mengalami perkembangan luar biasa.

?Kami banyak belajar dari pengadilan Anda untuk saya bawa ke negara saya,? tutur warga negara Australia yang pernah tinggal lama di Malaysia dan Amerika ini.

Leisha menambahkan, lokakarya ini merupakan kesempatan belajar yang bagus buat para peserta dan dirinya. Karena itu, pihaknya menyambut baik kerjasama ini.

Antusias

Hari pertama lokakarya ini diisi dengan berbagai presentasi dan dialog. Selaku fasilitator, AIPJ memberikan kesempatan kepada pihak MA untuk memaparkan regulasi mengenai keterbukaan informasi di lembaga peradilan dan bagaimana praktiknya di lapangan.

Hakim agung Suhadi, SH, MH, memaparkan seluk-beluk keterbukaan informasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Mantan Panitera MA ini mengingatkan, SK KMA 144/2007 merupakan tonggak sejarah bagi keterbukaan informasi, tidak hanya di lingkungan peradilan tapi juga di Indonesia.

?SK tersebut sudah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik,? ujarnya.

Suhadi mengatakan, SK KMA 144/2007 kemudian diubah dengan SK KMA 1-144/2011. Ia lantas menjabarkan secara detil muatan SK tersebut, mulai dari tiga kategori informasi, pengelola informasi, prosedur pemberian informasi, anonimisasi putusan hingga mekanisme pelaporan.

Secara khusus, Suhadi menyinggung masalah implementasi tekonologi informasi dan keterbukaan informasi di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan pengalamannya selaku Panitera MA, keunggulan peradilan agama di bidang tersebut tidak diragukan lagi.

Kesempatan presentasi berikutnya diberikan kepada Dirjen Badilag. Ia menjelaskan latar belakang terbitnya SK Dirjen Badilag No. 017/2011 tentang Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Setelah itu, Rahmat Arijaya dan Hermansyah memaparkan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh selama Ditjen Badilag melakukan penilaian pelayanan publik dan meja informasi.

Tidak melulu presentasi dan tanya jawab, lokakarya ini juga diisi menonton film pelayanan publik dan meja informasi. Tita Supartika dari PA Cianjur dan Alwie dari PA Tulungagung didaulat menyuguhkan film pendek yang menggambarkan kondisi riil pengadilan mereka.

Para peserta antusias mengikuti acara demi acara di hari pertama. Mereka kian antusias ketika memasuki sesi perkenalan dengan trainer, Theresa Layton, Senin sore. Para peserta diminta memperkenalka diri dengan menyebutkan nama, tempat kerja, masa kerja dan hal-hal yang paling disukai.

?Dulu saya suka menggembala di sebuah tempat sambil menaiki kerbau. Sekarang tempat itu sudah berubah menjadi bandara. Kemarin saya ke sana dan saya tidak lagi naik kerbau, tapi naik pesawat,? ujar seorang peserta yang disambut gelak tawa peserta lainnya.

(hermansyah)