Dirjen Badilag: Perlu Kepekaan Sosial dalam Menangani Perkara Keluarga

 

Menurutnya, sejak tahun 2000 PSW UIN lama melakukan kegiatan serupa di sepuluh provinsi dengan melibatkan sekitar 800 hakim dari kurang lebih 3000 hakim peradilan agama, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dengan tujuan menyamakan persepsi terhadap hak-hak keluarga bagi hakim PA dan hakim tinggi.

Sementara Dirjen Badilag sendiri menyampaikan bahwa hakim peradilan agama selain menguasai hukum acara juga harus memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat (living law). Untuk itu beliau sangat mendukung kegiatan yang dilakukan PSW UIN Sunan Kalijaga dalam kegiatan-kegiatannya yang memberikan peningkatan wawasan bagi hakim peradilan agama dengan tetap menjaga prinsip kemandirian hakim dalam memutus perkara.

"Melalui tukar pengalaman dan berbagi pandangan bagi para hakim, akan meningkatkan kepekaan sosial dalam menangani perkara keluarga sehingga akan meningkatkan kualitas dalam memutus perkara," ujar alumni IAIN Sunan Kalijaga itu. Dirjen sendiri menyayangkan jika ada hakim menghindari undangan forum serupa.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Musa Asy'arie, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan lokakarya yang menurutnya dapat menjembatani antara praktisi dan akademisi dalam menemukan rumusan yang terbaik terkait perlindungan hak-hak dalam keluarga. Sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Musa menyampaikan bahwa UIN sangat mendukung kebebasan akademik.

Musa memperihatinkan meningkatnya angka perceraian yang banyak memberikan imbas negatif bagi perempuan dan anak. Ia mengakui bahwa pengadilan agama menghadapi tantangan besar dalam era modern ini dengan semakin problematika yang semakin komplek. Musa memahami perkembangan tehnologi informasi yang pesat memberikan andil besar dalam meningkatnya berbagai permasalahan keluarga. Untuk itu beliau juga menyampaikan pentingnya hakim untuk terus menggali wawasan dalam dinamika yang hidup di dalam masyarakat.

Dirjen Badilag juga menyampaikan kesamaan komitmen peradilan agama dengan PSW UIN dalam memberikan pelayanan yang mengutamakan kepuasan klien.  Menurutnya, legal justice juga harus didampingi moral justice, dan social justice sehingga hakim dapat memberikan kepercayaan masyarakat  (public trust) terhadap pengadilan.

"Tanpa adanya public trust ini komitmen dan upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat sendiri," ujarnya.

Lokakarya dijadwalkan berlangsung hingga hari Jum'at (22/06/12). Selain penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan akan diisi dengan berbagai diskusi  dan bedah kasus perkara banding.

 

(jauhari)