Masa Transisi, Posbakum Disorot dari Berbagai Sisi

“Koordinasi itu sifatnya sharing saja. Kami tidak bermaksud mengintervensi,” ujar Dirjen.

Dirjen menambahkan, pengalaman PA/MS mengelola Posbakum beserta keberhasilan-keberhasilannya perlu dibagikan kepada berbagai pihak, termasuk pihak Kemenkumham.

“Selama ini kan pengelolaan Posbakum yang kita lakukan diapresasi oleh berbagai pihak. Bahkan Presiden saat pembukaan Konferensi IACA di Istana Bogor pada tahun 2011 juga menyebut keberhasilan bantuan hukum di peradilan agama,” ungkapnya.

Dari kuantitas ke kualitas

Sebagaimana terungkap dalam berbagai kesempatan, dalam bebeberapa hal, ketentuan dalam SEMA 10/2010 yang selama ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Posbakum di peradilan agama ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 17/2011. Selain soal pengelolaan anggaran Posbakum, perbedaan lain yang mencolok ialah soal syarat-syarat penerima bantuan hukum. UU 17/2011 lebih tegas mengatur soal ini, yakni dengan mewajibkan penerima jasa bantuan hukum membawa surat keterangan tidak mampu dan sejenisnya. Hal itu diprediksi berbagai pihak akan mengurangi jumlah masyarakat yang mendapat layanan Posbakum.

Tetapi prediksi itu hendaknya tidak lantas membuat pihak PA/MS kuatir. Justru dengan regulasi tersebut, Posbakum di PA/MS dituntut untuk lebih memperhatikan kualitas, bukan hanya kuantitas.

“Konsekwensinya nanti, kuantitas layanan Posbakum berkurang, karena syaratnya diperketat. Karena itu nanti kualitasnya harus lebih bagus,” ujar Ketua PA Jakarta Selatan Yasardin.

Beralihnya pengelolaan Posbakum dari MA ke Kemenkumham perlu diatur secara jelas dan rinci, khususnya mengenai sirkulasi pendanaan.  Hal ini ditekankan Ketua PA Makassar Nahiruddin Malle.

“Kalau sekarang cukup sederhana, dari DIPA langsung ke penyedia jasa Posbakum. Dikuatirkan nanti birokrasinya panjang. Misalnya tiga bulan anggaran baru cair. Itu bisa menghambat pemberian jasa,” ungkapnya.

Model kerjasama antara Kemenkumham, PA/MS dan pemberi jasa Posbakum juga harus dirumuskan sebaik mungkin. “Bagaimana sistem kerjasama antara Kemenkumham, PA dan pemberi jasa?” ujar Ketua PA Palembang Helminizami.

Sementara itu, Ketua PA Mataram Idham Khalid menyoroti penyediaan sarana dan prasarana. “Perlu ada anggaran untuk membangun tempat atau lokasi posbakum di tiap-tiap PA, beserta ATK. Selama ini kan belum ada anggarannya tersendiri,” serunya.

Jam layanan dan beban kerja penyedia jasa bantuan hukum juga jadi perhatian. Di PA Surabaya, petugas Posbakum kerap bekerja lebih dari jam layanan yang diteken dalam MoU.

“Mereka sampai termehek-mehek, saking banyaknya masyarakat yang ingin dibantu. Seringkali petugas Posbakum pulang sampai jam 16.30. Mereka tidak protes, padahal tidak ada tambahan honor,” ujar Ketua PA Surabaya Sulhan.

Lain di PA Surabaya, lain lagi di PA Medan. Di tempat yang disebut terakhir ini, petugas posbakum kerap mengeluh bila jam layanan diperpanjang.

Di luar itu, kompetensi petugas Posbakum juga mendapat sorotan. Seorang petugas Posbakum diharapkan menguasai kekhususan-kekhususan yang dimiliki PA/MS, misalnya dalam hal perkara waris.

“Bagaimana bisa memberikan bantuan hukum dalam perkara waris, kalau tidak menguasai hukum waris,” ujar Direktur LBH IAIN Surabaya Mahir Amin.

(hermansyah)