Rapat Pembahasan Laporan LHKPN dan Pembuatan SKP

DSC_6902
Dalam rangka menghadapi akhir tahun 2014 banyak agenda yang harus diselesaikan khususnya dalam rangka optimalisasi pekerjaan selama satu tahun. Agenda tersebut antara lain laporan akhir tahun, penyelesaian perkara secara maksimal, laporan LHKPN dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembuatan SKP.

Untuk menghadapi hal tersebut Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara mengatakan perlu energi yang cukup tinggi agar semua target yang diharapkan dapat terealisasi secara maksimal.

Menindak lanjuti Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang Kewajiban melaporkan LHKPN bagi Hakim dan Panitera Pengadilan, hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dilangsungkan rapat pembahasan laporan LHKPN terrsebut.
Dengan penuh antusias peserta rapat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Para hakim serta Pansek Pengadilan Agama Banjarnegara merespon surat tersebut secara positif.

Sebagaian besar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sudah pernah melaporkan LHKPN pada tahun-tahun sebelumnya, namun kemudian terhenti dan tidak melaporkan kembali LHKPN tersebut, padahal setiap kali ada perubahan data, maka wajib untuk melaporkan. Oleh karena itu itu sebagai tindak lanjut Surat KPTA tersebut, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Drs. H. Malik Ibrahim SH. MH. mengatakan LHKPN merupakan tanggung jawab pribadi selaku penyelenggara negara yang harus selalu diperhatikan khususnya setiap kali ada perubahan harta yang kita miliki.

Sesuai informasi yang didapat oleh Pansek Pengadilan Agama Banjarnegara bagi yang sudah pernah melaporkan LHKPN Model-A maka tidak usah mengirimkan lagi tapi langsung melaporkan LHKPN Model-B. Dan sebagai tindak lanjutnya diharapkan pada akhir Desember semuanya agar sudah siap untuk melaporkan LHKPN ke KPK.

Disamping laporan LHKPN rapat juga membahas tentang Pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) di Pengadilan Agama Banjarnegara. Ada beberapa manfaat SKP bagi Pegawai yaitu :

a. Meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab pegawai.
b. Meningkatkan motivasi pegawai.
c. Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi
d. Untuk menentukan training.
e. Untuk menentukan standar penggajian
f. Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai
g. Menghindari pilih kasih
h. Mengukur keberhasilan seseorang.

Melihat arti pentingnya SKP tersebut, dan juga karena merupakan barang yang baru khususnya bagi pegawai maka dalam rapat tersebut dibahas cara pengisian dan penghitungan kinerja selama 1 tahun.

Dalam rapat tersebut yang dijadikan acuan adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Berbagai pendapat dilontarkan oleh para peserta rapat yang akhirnya oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara ditunjuk Tim Perumus pembuatan SKP di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yakni : Drs. Khotibul Umam, Drs. Rakhmat Farid MH dan Drs. H. Arif Mustaqim MH, dengan harapan mudah-mudahan dapat dihasilkan rumusan yang sesuai dengan harapan Peraturan BKN tersebut. (laporan arief)